 |
| Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) |
JAKARTA — Gubernur Aktif DKI
Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang kerap disapa dengan Ahok seakan tak
mau memikirkan permasalahan adanya empat fraksi di DPRD DKI Jakarta yang
memboikot rapat dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Lebih lanjut menurut Ahok,
hal itu justru akan merugikan partai-partai tersebut.
"Nanti juga dihukum
orang pas 2019 kok," ujar Ahok dalam program Mata Najwa, Rabu (22/2/2017).
Pada 2019 nanti, akan ada
pergelaran pemilihan legislatif. Ahok tidak tahu apakah nantinya dia akan
terpilih kembali sebagai gubernur memimpin DKI atau tidak.
Jika Ahok dipercayakan warga
DKI memimpin kembali, dia yakin partai yang partainya melakukan aksi boikot
terhadap dirinya tersebut tidak akan dipilih oleh warga DKI pada pemilihan
legislatif di tahun 2019.
"Saya juga enggak tahu
2019 jadi gubernur atau tidak, tetapi kalau saya terpilih nih, dipercaya orang
Jakarta, saya jaminlah itu partai, orang-orang itu, enggak ada lagi di
DPRD," ungkap Ahok.
Basuki juga menilai aksi
boikot itu tidak berpengaruh sama sekali bagi dirinya. karena, pembahasan APBD
DKI untuk tahun 2017 sudah disahkan dan sekarang sudah dijalankan.
Seperti dilansir pada laman
Kompas.com, dari keempat partai politik yang melakukan aksi boikot tersebut
adalah Fraksi PKS, Gerindra, PPP, dan PKB.
Aksi boikot ini sengaja
dilakukan untuk menagih kepastian hukum soal status Ahok yang aktif menjadi
gubernur, padahal sudah menjadi terdakwa kasus dugaan penodaan agama.